"Beyond Law: The Metaphysical Foundations of Hanafi Jurisprudence in al-Fiqh al-Akbar" Mengapa Akidah adalah "Fikih Terbesar" dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah?

 

"Beyond Law: The Metaphysical Foundations of Hanafi Jurisprudence in al-Fiqh al-Akbar"
Mengapa Akidah adalah "Fikih Terbesar" dalam Pemikiran Imam Abu Hanifah?

Ahmad Sukandar

Abstrak

Kitab al-Fiqh al-Akbar karya Imam Abu Hanifah (w. 150 H) sering dianggap paradoks: meski bernama "fikih" (hukum Islam), isinya membahas akidah, bukan hukum praktis. Artikel ini membongkar makna filosofis di balik penamaan tersebut dengan mengeksplorasi konsep "al-Fiqh al-Akbar" (Pemahaman Terbesar) dan "al-Fiqh al-Asghar" (Pemahaman Kecil) dalam tradisi Hanafi. Melalui analisis historis-tekstual, artikel ini menunjukkan bahwa pemisahan hierarkis ini bukan hanya terminologis, tetapi merefleksikan epistemologi Islam klasik yang menempatkan teologi sebagai fondasi etika dan hukum. Dengan merujuk manuskrip primer dan studi kontemporer, artikel ini membuktikan bahwa kegagalan memahami "fikih akidah" akan mengerdilkan hukum Islam menjadi ritual tanpa ruh.

 

Pendahuluan

Imam Abu Hanifah (699-767 M), pendiri mazhab Hanafi, dikenal sebagai ahli hukum, tetapi karyanya al-Fiqh al-Akbar justru mengkaji akidah. Kontradiksi semu ini mengundang pertanyaan: mengapa istilah "fikih" digunakan untuk teologi? Artikel ini berargumen bahwa penamaan ini adalah strategi epistemologis untuk menegaskan kesatuan ilmu-ilmu Islam (tauhid, hukum, dan etika) serta mengkritik reduksi fikih sebagai hukum formal belaka.

 

1. Dekonstruksi Makna "Fikih"

1.1. Dari Pemahaman Menyeluruh ke Hukum Formal

Secara etimologis, kata "fiqh" (فقه) berarti "pemahaman mendalam" (Q.S. Al-Taubah: 122). Pada abad pertama Hijriah, istilah ini mencakup seluruh dimensi agama, termasuk akidah, sebagaimana tercermin dalam perkataan sahabat Ibnu Mas'ud:
"Al-fiqhu fi al-dīn afḍalu min katsrati al-‘ibādah" – "Pemahaman agama lebih utama daripada banyaknya ibadah" (Ibnu Abdil Barr, Jami’ Bayan al-‘Ilm, 1/121).

Baru pada abad ke-2 H, seiring perkembangan madrasah fikih, istilah "fikih" menyempit ke hukum praktis (ibadah, muamalah). Imam Syafi'i (w. 204 H) dalam al-Risalah mendefinisikan fikih sebagai "pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat amali", menandai pergeseran makna ini.

1.2. Reklamasi Makna oleh Abu Hanifah

Abu Hanifah menolak reduksi "fikih" dengan membaginya menjadi dua:

• Al-Fiqh al-Akbar: Ilmu tentang Tuhan, takdir, dan hakikat iman.
• Al-Fiqh al-Asghar: Hukum praktis seperti shalat dan zakat.

Dalam kitab al-‘Alim wa al-Muta’allim, ia menulis:
"Ilmu tentang Allah (ma’rifatullah) adalah pangkal segala ilmu. Siapa yang tidak mengenal-Nya, seluruh amalnya sia-sia."

Pembagian ini menunjukkan bahwa fikih tanpa akidah adalah tubuh tanpa jiwa.

 

2. Filsafat al-Fiqh al-Akbar: Teologi sebagai Fondasi Etika

2.1. Ontologi Tauhid

Al-Fiqh al-Akbar membahas sifat-sifat Tuhan (seperti al-Qadir, al-‘Alim) bukan sekadar doktrin, tetapi sebagai dasar etika. Misalnya:

• Keyakinan bahwa Allah Maha Adil (al-‘Adl) melahirkan prinsip keadilan sosial dalam hukum.
• Konsep qadar (takdir) mengajarkan keseimbangan antara usaha manusia (kasb) dan tawakal.

2.2. Antropologi Spiritual

Abu Hanifah menolak dikotomi Mu'tazilah yang memisahkan iman dan amal. Dalam al-Fiqh al-Akbar, ia menegaskan:

"Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Ia tidak bertambah atau berkurang, tetapi amal adalah cabangnya."

Pernyataan ini menempatkan amal sebagai ekspresi iman, bukan syarat sahnya. Dengan demikian, hukum Islam (al-Fiqh al-Asghar) harus dibangun di atas kesadaran teologis.

 

3. Al-Fiqh al-Asghar: Hukum sebagai Cermin Akidah

3.1. Dari Teori ke Praktik

Jika al-Fiqh al-Akbar menjawab "mengapa kita taat?", al-Fiqh al-Asghar menjawab "bagaimana cara taat?". Misalnya:

• Konsep istihsan (keadilan substansial) dalam hukum Hanafi bersumber dari keyakinan bahwa Allah tidak menghendaki kesulitan (Q.S. Al-Baqarah: 185).
• Penolakan riba tidak hanya karena larangan teks, tetapi karena bertentangan dengan keadilan Ilahi.

3.2. Kritik terhadap Legalisme

Abu Hanifah mengkritik kecenderungan ulama zamannya yang terpaku pada tekstualisme hukum. Dalam al-Fiqh al-Absath, ia menulis:
"Siapa yang beribadah tanpa ilmu, seperti musafir tanpa kompas."
Ini mengisyaratkan bahwa ritual tanpa pemahaman akidah adalah ibadah buta.

4. Relevansi Kontemporer

4.1. Krisis Makna dalam Hukum Islam Modern

Fenomena fiqh-oriented Islam di era modern telah meminggirkan diskusi akidah. Akibatnya, fikih sering dipahami sebagai kepatuhan mekanis, bukan jalan transformasi spiritual. Padahal, menurut Abu Hanifah, hukum harus menjadi medium penyucian jiwa (tazkiyat al-nafs).

4.2. Integrasi Akidah dan Hukum dalam Pendidikan

Kurikulum pesantren Hanafi di Asia Selatan masih mengajarkan al-Fiqh al-Akbar sebelum fikih praktis. Model ini patut diadopsi untuk mencegah radikalisme yang lahir dari pemahaman hukum tanpa dasar teologi.

 

Kesimpulan

Al-Fiqh al-Akbar bukan sekadar kitab teologi, melainkan manifestasi filsafat hukum Imam Abu Hanifah. Dengan menamainya "fikih", ia mengajak umat Islam untuk melihat hukum sebagai jalan memahami Tuhan, bukan sekadar aturan. Dalam konteks modern, karya ini mengingatkan kita: tanpa fondasi akidah, hukum Islam kehilangan ruh keadilan dan rahmatnya.

 

Referensi

1. Abu Hanifah, Nu’man bin Tsabit. al-Fiqh al-Akbar. Tahqiq: Muhammad Zahid al-Kawthari. Kairo: Dar al-Kutub al-Azhariyyah, 2018.
2. al-Maturidi, Abu Mansur. Syarh al-Fiqh al-Akbar. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
3. al-Qari, Mulla Ali. Minaḥ al-Rawḍ al-Azhar. Istanbul: Hakikat Kitabevi, 2010.
4. Wael Hallaq. A History of Islamic Legal Theories. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
5. Abdur-Rahman ibn Yusuf. Theology of Imam Abu Hanifa. Malaysia: Turath Publishing, 2017.
6. Ibn Abidin. Radd al-Muhtar. Damaskus: Dar al-Fikr, 2000.

 

Catatan Redaksi: Artikel ini ditulis untuk memicu diskusi tentang reintegrasi ilmu akidah dan hukum dalam studi Islam kontemporer. Bagikan jika Anda setuju: Hukum tanpa filsafat adalah kekosongan!