Mewaspadai Pendekatan Militeristik dalam Pendidikan: Refleksi Kritis atas Temuan KPAI dan Tawaran Solusi Berbasis Pendidikan Islam

Mewaspadai Pendekatan Militeristik dalam Pendidikan: Refleksi Kritis atas Temuan KPAI dan Tawaran Solusi Berbasis Pendidikan Islam

Oleh: Ahmad Sukandar

Abstrak

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tentang program pendidikan barak militer ala Dedi Mulyadi mengungkap berbagai pelanggaran terhadap prinsip dasar pendidikan dan hak anak. Artikel ini menganalisis temuan tersebut dari perspektif ilmu pendidikan dan manajemen pendidikan, sekaligus menawarkan solusi berbasis pendidikan Islam. Pendidikan seharusnya menjadi ruang aman, membebaskan, dan memberdayakan anak, bukan ajang intimidasi terselubung dengan dalih pembentukan karakter. Dalam konteks ini, nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang, penghormatan terhadap fitrah anak, dan keteladanan menjadi alternatif paradigmatik yang sangat relevan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap anak dan merupakan pilar utama pembentukan kepribadian, akhlak, dan peradaban. Namun, ketika pendidikan disalahartikan sebagai penjinakan melalui pendekatan militeristik—seperti yang terungkap dalam program “barak militer” ala Dedi Mulyadi—maka perlu ada kritik akademik dan etis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan enam indikasi pelanggaran serius dalam program tersebut, mulai dari ancaman tidak naik kelas, absennya asesmen psikologis, hingga ketidaktahuan siswa tentang alasan mereka diikutsertakan.

Program ini, meskipun diniatkan untuk membentuk kedisiplinan, justru berpotensi besar menimbulkan luka psikologis dan pelanggaran hak anak. Lebih dari itu, program ini mencerminkan lemahnya landasan pedagogik dan manajerial dalam sistem pendidikan yang seharusnya mendidik dengan cinta, bukan menaklukkan dengan tekanan.

Perspektif Ilmu Pendidikan: Antara Kedisiplinan dan Kekerasan Simboli

1. Fitrah Anak dan Pendekatan Humanistik

Ilmu pendidikan modern berpijak pada pengakuan terhadap fitrah dan   keunikan individu setiap anak. Jean Piaget dan Lev Vygotsky menekankan  bahwa   anak berkembang dalam tahapan dan zona perkembangan tertentu yang membutuhkan pendekatan sesuai. Sementara itu, pendekatan barak militer mengabaikan prinsip ini dengan menyeragamkan metode “disiplin keras” bagi semua siswa, tanpa mempertimbangkan latar belakang emosi, psikologi, dan sosial mereka

2. Hak Anak dalam Pendidikan

Konvensi Hak Anak PBB (CRC) Pasal 12 menyatakan bahwa anak berhak didengar dalam semua urusan yang menyangkut mereka. Ketika siswa bahkan tidak tahu alasan mereka dikirim ke barak, maka telah terjadi pengabaian prinsip informed consent. Pendidikan bukan milik negara atau sekolah semata; ia adalah ruang kolaborasi antara anak, orang tua, dan masyarakat.

Perspektif Manajemen Pendidikan: Kegagalan Perencanaan dan Kontrol Mutu

1. Perencanaan yang Lemah

Dalam manajemen pendidikan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh proses perencanaan yang sistematik dan berbasis data. Program “barak militer” tidak dilandasi dengan asesmen psikologis dan analisis kebutuhan, sehingga risikonya tinggi untuk menjadi malpraktik pendidikan.

2. Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengawasan

Ketiadaan guru BK di beberapa sekolah menjadi celah kritis. Tanpa peran konselor atau psikolog pendidikan, proses seleksi siswa rawan subjektivitas. Lebih jauh lagi, tidak adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang jelas menunjukkan lemahnya fungsi pengendalian dalam sistem manajemen program.

Solusi Paradigmatik: Pendidikan Agama Islam sebagai Jalan Tengah

Alih-alih mendisiplinkan anak dengan pendekatan militeristik, pendidikan Islam sejak dahulu telah menawarkan pendekatan yang jauh lebih manusiawi dan berakar pada nilai-nilai universal. Ada tiga prinsip utama yang dapat ditawarkan:

1. Pendidikan dengan Cinta (Tarbiyah bil Mahabbah)

Rasulullah SAW adalah pendidik utama umat Islam. Metode beliau tidak pernah menekankan kekerasan, melainkan kasih sayang. Sabdanya, “Barangsiapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi” (HR. Bukhari-Muslim). Dalam konteks ini, pendidikan Islam mengembangkan karakter anak melalui pendekatan keteladanan (uswah hasanah), bukan hukuman.

2. Menumbuhkan Kesadaran, Bukan Memaksa Kepatuhan

QS. Al-Baqarah: 256 menyatakan, “Tidak ada paksaan dalam agama”. Prinsip ini juga berlaku dalam pendidikan. Disiplin yang sejati bukanlah kepatuhan karena takut, melainkan hasil dari kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini hanya bisa tumbuh jika anak merasa dihargai, didengarkan, dan dipahami.

3. Membangun Sistem Pendidikan yang Ramah Anak

Pendidikan Islam mengakui tahapan usia dan perkembangan anak sebagaimana dinyatakan dalam maqalah Imam Ali bin Abi Thalib: “Didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu.” Maka sistem pendidikan harus adaptif, progresif, dan penuh empati, bukan justru memaksakan format lama dalam balutan kekuasaan simbolik.

Penutup: Saatnya Mengembalikan Pendidikan kepada Hakikatnya

Program pendidikan tidak boleh kehilangan jiwanya. Ketika pendidikan kehilangan empati dan kasih sayang, maka ia berubah menjadi kekuasaan yang menaklukkan, bukan membebaskan. Temuan KPAI seharusnya menjadi cambuk untuk mengevaluasi pendekatan-pendekatan yang bersifat represif dalam dunia pendidikan.

Sudah saatnya semua pihak—pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat—bersama-sama kembali kepada pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan Islam, dengan semangat rahmatan lil ‘alamin-nya, adalah jalan tengah yang menolak kekerasan, tetapi tidak anti terhadap kedisiplinan. Ia membangun disiplin melalui cinta, bukan ketakutan.

Daftar Pustaka: 

KPAI. (2021). 6 Temuan KPAI Soal Pendidikan Anak di Barak Militer. Tempo.co.

Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Harvard University Press.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (amandemen 2014).

UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child.

Al-Ghazali. (2004). Ihya Ulumuddin, Juz III.

Zakiah Daradjat. (1975). Ilmu Pendidikan Islam.